Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani. Foto: Geraldi/nr

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah membuat dan mematangkan peta jalan (road map) mengenai Industri Hasil Tembakau (IHT). Menurutnya, saat ini terjadi ketidakpastian arah IHT yang melahirkan ketidakadilan bagi para petani tembakau.

“Saya tadi sependapat mengenai perlunya kita road map, sejak kelompok masyarakat sipil melakukan judicial review ke Mahkamah Agung dan membatalkan road map yang dimiliki oleh pemerintah mengenai industri hasil tembakau ini. Kemudian ini menjadi ada ketidakpastian arahnya akan kemana road map IHT kita,” jelas Misbakhun dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, ketidakpastian arah IHT ini sangat mengkhawatirkan, mengingat IHT sangat berkaitan dengan sektor dan isu-isu besar seperti isu kesehatan, penerimaan negara, Industri, tenaga kerja dan sektor pertanian. “Di sini saya melihat ketidakadilan disana. Kemudian saya melihat, di luar roadmap, petani tembakau sampai saat ini tidak pernah mendapatkan afirmasi anggaran apapun dari Kementerian Pertanian, tidak pernah,” jelasnya

Dijelaskannya, anggaran tembakau dari Kementerian Pertanianh hanya ada Rp5 miliar, bahkan bukan ditujukan kepada petani. Melainkan, anggaran tersebut untuk sosialisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi peraturan di tingkat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). “Petani ini tidak pernah merasakan apa maknanya subsidi bibit, subsidi pestisida, subsidi alat pertanian, subsidi yang lain. Sementara dia (petani tembakau) tiap tahun itu menjadi bagian dari mata rantai penerimaan negara yang besar, mata rantai sebuah industri yang sangat besar, bahkan badan penelitian tembakau pun dibubarkan oleh Kementerian Pertanian,” terang politisi Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) itu.

Lebih lanjut, ia menerangkan negara sudah menikmati nilai besar dari cukai hasil tembakau, yang ditaksir ratusan triliun setiap tahunnya. Baginya, negara harus memberikan perhatian besar bagi para petani tembakau. Satu di antaranya dengan membuatkan peta jalan  proporsi pembagian DBHCHT yang jelas.

“Jawa Timur itu penyumbang 47 persen dari produksi nasional. Kalau membicarakan konteks yang sangat besar, ada roadmap. Misalnya, daerah yang mempunyai daerah pertanian selama ini tidak disentuh mengenai proporsi DBHCHT-nya seperti apa. Kalau mereka diberikan afirmasi misalnya anggaran-anggaran yang berpihak kepada mereka, mereka ini saya yakin juga akan memberikan resiprokal reward kepada kita,” tutup Misbakhun. (we/ts)